Polsek Ciawi Diduga Razia Tanpa Surat Perintah
Tampak razia di pintu keluar Ciawi.Foto AYE/Targetabloid.co.id
Minggu, 28 Juni 2015 | 16:01

Ciawi, targetabloid.co.id - Polisi Lalulintas Polsek Ciawi melalukan razia di pintu keluar toll Ciawi Minggu (28/06/2015), tampaknya razia tersebut lebih awal di laksanakan setelah di beritahukan Kakorlantas POLRI Irjen Condro Kirana bahwa razia akan mulai pada tanggal 10 Juli 2015. Tapi setelah di check ternyata hanya razia biasa tapi sayangnya Kanitlantas AKP Taryana tidak ada di lokasi tapi di Pos Ciawi.

Wartawan kami sedang dalam liputan kebetulan melewati jalur Ciawi dan di stop oleh anggota untuk pemeriksaan.

" Selamat siang mohon perlihatkan surat-surat dan SIMnya," tanya anggota dengan nama jelas Hartono tanpa identitas pangkat karena dibawah jaket.

Setelah wartawan kami berhenti dan menyapa selamat siang kemudian bertanya,

" Nama bapak jelas tapi pangkatnya tidak terlihat, sambil memperlihatkan SIM dan STNK," tanyanya.

"Saya Aiptu pak," sapanya sambil memperlihatkan pangkatnya di balik jaket.

" Apakah ini razia resmi,' tambahan bertanya

" Betul pak, mohon berikan surat-surat dan SIMnya," pintanya

" Maaf pak sebelum saya berikan surat-surat dan SIMnya, mohon perlihatkan Surat Perintahnya karena ini razia," pintanya

"ada pak di komandan," jelasnya

" Komandannya mana," tanyanya lagi

" Ada di pos Ciawi," selanya.

Perlu di ketahui mengacu kepada perundangan yang berlaku seperti Undang-undang no 2 Tahun 2002 tentang POLRI tentang TUGAS DAN WEWENANG Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Polisi berwenang Pasal 260 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain: 

a.memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan; 

b.melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

c.meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum; 

d.melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti; 

e.melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f.membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; 

g.menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti; 

h.melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau i.melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanann Pemeriksaan (Razia); Pasal 22

1). Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan 

2). Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan 

3). Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan 

4). Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan 

5). Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib: 

a. menempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

b. memasang lampu isyarat bercahaya kuning dan 

c. memakai rompi yang memantulkan cahaya. 

Serta pasal 15 (1) Persyaratan Pemeriksaan Pasal 15 (1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Ketika ditemui Kanitlantas AKP Taryana di Pos Polisi Ciawi tidak dapat menunjukkan Surat Perintah Tugas. Ternyata seorang Perwira Polisi jika melakukan razia tidak melengkapi Surat Perintah melanggar banyak pasal.(Red/AYE)


Komentar




ARTIKEL LAINNYA
2017-07-12 13:19:57
JOKOWI Harus Tahu Kementrian PUPR Salah Satu Penyebab Kemacetan
Jakarta, targetabloid.co.id - Seperti sudah diulas sebelumnya, bahwa kemacetan yang terjadi dijalan arteri (nasional) adalah Kementrian PUPR, Ditjen Bina Marga yang bertanggung jawab atas rencana pemb....
2017-06-09 08:53:13
Regulator (Kementrian PUPR) Salah Satu Penyebab Kemacetan Jakarta
Jakarta, targetabloid.co.id - Jakarta sebagai Ibukota Indonesia yang merupakan pusat Pemerintahan dan kegiatan nasional negara sudah tidak asing asing lagi dengan kemacetan. Seperti sudah diulas oleh ....
2017-06-05 09:59:04
Jokowi Bisa Urai Kemacetan Jika Tahu Penyebab dan Solusinya
Bogor, targetabloid.co.id - Kemacetan yang kerapkali terjadi di kota-kota besar Indonesia disebabkan oleh banyak variabel-variabel yang umumnya disebabkan oleh Pemerintah. Cara Pemerintah untuk atasi ....
2017-05-29 06:54:21
Maraknya Pelaku Usaha Gunakan Rambu Lalu Lintas Aspal
Jakarta, targetabloid.co.id - Jakarta yang sudah kita ketahui sebagai Ibukota Indonesia, menarik pelaku usaha restauran untuk melakukan apa saja untuk memberikan layanan kepada pelanggannya. Segala ma....
2017-05-22 07:01:01
Razia Patuh Polres Bandara Ternyata Tidak Patuh
Soekano-Hatta, targetabloid.co.id - Soekarno-Hatta airport merupakan pintu gerbang utama layanan yang diberikan oleh PAP II untuk masyarakat melakukan perjalanan baik dalam negeri dan luar negeri, kes....